Carut Marut Kegagalan Indonesia di Ajang SEA Games 2017

Ngawursiana.com – SEA Games 2017 Kuala Lumpur baru saja berlalu. Malaysia keluar sebagai juara umum dengan menggondol 145 emas, 82 perak, dan 86 perunggu. Thailand menjadi runner-up diikuti Vietnam dan Singapura. Sementara Indonesia kembali finis di peringkat kelima dengan perolehan medali emas yang paling sedikit sejak pertama kali berpartisipasi mengikuti ajang pesta olahraga negara-negara Asia Tengara SEA Games ini pada 1977 silam.

Kegagalan kali ini, terasa sunguh menyesakan dada, apa yang terjadi bisa dikatakan bukan lagi menjadi sebuah kegagalan, melainkan adalah merupakan “ketertinggalan”. kita karena pada SEA Games 2015 di Singapura silam, Indonesia yang juga finis urutan kelima namun lebih baik dalam hal perolehan medali yakni 47 medali emas. Bandingkan dengan SEA Games 2017 yang baru saja berlalu Indonesia hanya mampu mengumpulkan 38 medali emas. Bukankah fakta ini lebih tepat di jika disebut dengan kemunduran atau ketertingalan kita dari negera-negara peserta lainya.

Salah satu contoh pada cabang balap sepeda, awalnya ditargetkan oleh Satlak Prima meraih delapan medali emas. Namun faktanya mereka hanya mampu meraih dua medali emas, plus dua perak dan tujuh perunggu. Menurut sang Manajer tim balap sepeda Budi Saputra, mengatakan bahwa Indonesia belum maksimalnya penerapan sport science jika dibandingkan dengan negara-negara peserta lainnya.

“Ini bukan meleset atau gagal. Saat ini kita tertinggal dari sport science dari Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam. Justru yang harus kita benahi adalah pola pembinaan dan kepelatihan dengan teknologi ilmu kepelatihan modern,” kata Budi Saputra.

Jadi dengan demikian tentu hasil buruk Indonesia di SEA Games 2017 Kuala Lumpur kemaren itu, terkait dengan banyak pihak. Banyak pihak yang dinilai harus juga turut bertangung jawab melesetnya target pencapaian target medali tersebut. Dengan kata lain ini menjadi kegagalan bersama, semua komponen-komponen yang mengurusi olahraga di tanah air termasuk, KONI dan KOI.

KONI jelas mereka bertugas membantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional, mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, serta melakukan pembinaan terhadap semua cabor. Namun pada kenyataanya mereka (KONI) justru terlihat gagal menentukan prioritas cabang olahraga mana yang harus dibina.

Kita ambil contoh seperti yang pernah diberitakan, Jepang dan Malaysia, kedua negara terebut fokus dalam melakukan pembinaan cabang olahraga yang khusus dipertandingkan di Olimpiade. Jepang malah diberitakan sama sekali tidak memberikan dukungan terhadap cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di Olimpiade. Sementara apa yang kita lihat pada PON (Pekan Olahraga Nasional) banyak sekali cabang olahraga yang tidak ada sangkut pautnya dengan Olimpiade.

Kegagalan Indonesia di ajang SEA Games 2017 Kuala Lumpur kali ini memang menjadi tamparan paling keras bagi Kemenpora. Apa lagi Kemenpora juga pernah menjanjikan tidak akan pernah lagi ada masalah, seperti terlambatnya uang saku serta perlengkapan peralatan latih tanding yang dibutuhkan menjelang SEA Games 2017 kemaren. Tapi pada faktanya yang terjadi persoalan semakin memburuk dan tambah rumit.

Dengan kondisi seperti ini mau tidak mau, suka atau tidak suka Satlak Prima yang diangap pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pencapaian buruk ini. Karena memang tugas merekalah menggodok/mempersiapkan para atlet untuk even Internasional. Menjadi wajar jika akhirnya fungsi dan peran mereka dipertanyakan banyak pihak karena faktanya prestasi atlit Indonesia tidak menunjukan perubahan menuju lebih baik, sebaliknya malah cenderung terjadi penurunan.

Padahal sebentar lagi Indonesia ajang lain yang jauh lebih besar sudah menunggu, yaitu Asian Games 2018. Tentu dengan kondisi ini Kemenpora sudah harus segera mengambil terobosan untuk mengatasi jebloknya prestasi olahraga nasional ini. Apa lagi seperti kita ketahui Ketua Satlak Prima, Achmad Soetjipto pernah mengatakan tak memahami peta kekuatan lawan di SEA Games 2017 tentu ini menjadi lucu kok bisa? dan mereka juga mengatakan tidak bisa memberikan fasilitas ideal untuk para atlet elite karena tak memiliki kewenangan menggunakan anggaran, nah ini yang membuat kita jadi miris, apa lagi ini?

Menyikapi hal itu Menpora Imam Nachrawi seperti diberitakan kembali berjanji “Satlak Prima akan saya evaluasi total,” Kamis (31/8/2017).  Hal ini sekali lagi juga menjadi lucu karena sebelum ini kita juga pernah mendengar masalah restukturisasi Satlak Prima ini pernah dicetuskan Menpora Imam sebelum Olimpiade 2016. Namun faktanya yang terjadi tidak ada perubahan signifikan terhadap prestasi olahraga Indonesia.

Jadi kalau kembali melihat carut marut perestasi olahraga Nasional ini, sepertinya memang harus diakui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ini tidak mampu mengatasi masalah-maslah kekisruhan ini secara sendirian. Mereka harus bekerja bersama-sama dengan Kementrian Keuangan, KONI, KOI dan begitu juga PB (Pengurus Besar Cabor) harus lebih berperan aktif.

Apa lagi kalau dikaitkan dengan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Tidak bisa dipungkiri jika ketersediaan dana pendukung mengalami gangguan akan berimbas kepada semua aspek dan menjadi tertunda. Padahal sesunguhnya keterlambatan dana ini bukanlah sepenuhnya berasal dari pihak Kemenpora yang memang mengandalkan dana pemerintah (APBN). Mungkin untuk kedepan sudah saatnya Kemenpora mengajak Kemetrian Keuangan untuk dapat duduk bersama mendukung prestasi olahraga.

Karena memang kalau kita ikuti dari pemberitaan, masalah pendanaan untuk para atlet ini menjadi kian rumit karena memang Satlak Prima, sebagai penanggung jawab tidak memiliki kewenangan  mengelola keuangan sendiri. Padahal Satlak Prima itu sesungguhnya merupakan kepanjangan dari tangan Kemenpora

Seperti yang sempat menjadi viral beberapa waktu yang lalu. Atlet tolak peluru Eki Febri Ekawati. penyumbang medali emas dari cabang atletik nomor tolak peluru, yang mengaku belum mendapatkan akomodasinya ke SEA Games Malaysia kemaren. Curhatnya lewat media sosial sempat menjadi viral.

Melihat fakta itu harus diakui memang persiapan SEA Games 2017 kemaren itu terlihat compang-camping. Mulai dari uang saku yang terlambat, peralatan telat sampai untuk dipakai latihan, uji coba minim, berlatih ditempat yang tidak ideal imbas dari renovasi beberapa venue yang dipersiapkan untuk Asian Games 2018. Padahal disitulah sebetulnya markas Pelatnas.

Menyikapi semua carurt marut itu Satlak Prima meminta diubah dari Satuan Pelksana Program Indonesia Emas ( Satlak Prima) menjadi Satuan Kerja (Satker). Seperti yang dikatakan Ketua Satlak Prima, Achmad Soetjipto, yang mengatakan bahwa posisinya sebagai ketua di Satlak Prima tidak membuat dia bisa leluasa menggunakan anggaran untuk membantu langsung cabor yang membutuhkan.

“Selama ini Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) bukan bertanggung jawab ke saya. Dan itu tidak langsung incharge ke Prima. Tidak ada. KPA-nya ada di Asisten Deputi dan punya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara sendiri, ada unit layanan pengadaan, dan itu birokrasi. Makanya, saat di SEA Games ada masalah seperti akomodasi belum dibayar, peralatan tersendat, nyangkut di Cengkareng dan beacukai tidak bisa dikeluarkan, ya karena (KPA-nya) ada di ‘kamar lain’ bukan di Satlak Prima,”

“Mereka (KPA) sebenarnya membantu tapi mereka punya jalur mekanisme sendiri yang tidak sejalan dengan program Satlak Prima. Karena terlalu kaku dengan aturan pemerintah, artinya semua pengguna APBN harus kontraktual. Kerja dulu baru bayar belakangan. Kalau atlet dibegitukan bubar kita,”.

“Karena itu, saya berani bilang salah satu yang bisa dicoba adalah Satlak Prima harus jadi Satker. Artinya jika satlak prima punya satker sendiri tak ada masalah itu? Ya berikan kewenangan untuk kami mengelola itu. Tidak dicampuri oleh unit-unit yang lain. Nah, tanggung jawabnya taruh auditor di sini,”

Akhirnya yang dapat kita katakan adalah, memang ternyata persoalan yang dihadapi sungguh begitu rumit dan komplit bagi para pelakunya untuk dapat mencapai perestasi yang di harapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan trobosa-trobosan yang yang benar-benar bisa memaksa semua pihak untuk turut berperan.

Atau mungkin sudah diperlukan campur tangan seorang Presiden Jokowi (RI1) karena Indonesia saat ini memang mengalami krisis prestasi dalam olahraga Nasionalnya . Jadi sudah saatnya “pakde” Jokowi turun tangan, turut melakukan pembenahan olahraga secara nasional.

Karena Jika tidak secepatnya dilakukan perbaikan, Indonesia bisa diprediksi akan akan kesulitan berprestasi pada Asian Games 2018 tahun depan…..Ok lah kalau begitu mari kita tunggu saja trobosan apa yang akan dilakuka/diambil Kemenpora jelang Asian Games 2018 yang juga sudah semakin mendekat ini.

Borneo 02 September 2017

Salam Olah Raga

Sumber foto : (1) dan (2)

Tags:

6 Responses

  1. author

    Suyono Apol3 months ago

    Mengharapkan adanya terobosan yang akan dilakukan kemenpora menjelang Asian Games 2018 adalah suatu mimpi di siang bolong.

    Reply
    • author

      Hery Syofyan3 months ago

      Yang bisa dilakukan hanya itu pak…menganti Menpor dalam waktu menghitung bulan dn hari ini sangat tidak bijak dan riskan………semua pihak harus turun ga bisa Kemenpora dibiarkan sedirian dalam kondisi seperti ini sama aja kita bunuh diri di Asian Games nanti

      Reply
  2. author

    Lohmenz Neinjelen3 months ago

    setelah hancur baru pada ribut sudah biasa….wakakakakakak.

    Reply
    • author

      Hery Syofyan3 months ago

      JAdi ga usah dipikirin yah…………..ha..ha

      Reply
  3. author

    Susy Haryawan3 months ago

    pembinaan dan teknologi, bukan zaman batu yang andalkan nemu apalagi ngrebut ala PON

    Reply
  4. author

    Ronald Wan3 months ago

    Harus jadi pelajaran agar Indonesia bisa kembali berprestasi

    Reply

Leave a Reply